Pancasila sebagai Sistem Nilai (Sila ke 5)

Sila ke 5: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai Dasar : Keadilan

Nilai Instrumental :
UUD 1945, Pasal 33
(1)  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2)  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3)  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
(4)  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

UUD 1945, Pasal 34
(1)  Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
(2)  Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
(3)  Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Nilai Praksis : Perilaku/pengamalan yang memcerminkan sila ke 5
(1) Suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial.
(2) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekluargaan dan kegotongroyongan.
(3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
(4) Menghormati hak-hak orang lain.
(5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
(6) Tidak bersifat boros, dan suka bekerja keras
(7) Tidak bergaya hidup mewah.

sila ke-1
sila ke-2
sila ke-3
sila ke-4

Pancasila sebagai Sistem Nilai (Sila ke 4)

Sila ke 4 : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai Dasar : Kerakyatan

Nilai Instrumental :
UUD 1945, Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan rakyat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
(2) Majelis Permusjawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu-kota Negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

UUD 1945, Pasal 3
“Majelis Permusjawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”

UUD 1945, Pasal 6A
(1)  Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2)  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3)  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
(4)  Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(5)  Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

UUD 1945, Pasal 19
(1)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Nilai Praksis : Perilaku/pengamalan yang mencerminkan sila ke 4

(1) Menghindari aksi “Walk Out” dalam suatu musyawarah.
(2) Menghargai hasil musyawarah.
(3) Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada.
(4) Memberikan kepercayaan kepada wakil wakil rakyat yang telah terpilih dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat.
(5) Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain.
(6) Menghormati dan menghargai pendapat orang lain.

sila ke-1
sila ke-2
sila ke-3
sila ke-5

Pancasila sebagai Sistem Nilai (Sila ke 1)

Berikut ini merupakan nilai ideal, instrumental dan praksis dari Pancasila yang terdiri dari sila ke 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima).

Sila ke 1 Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ideal : Ketuhanan

Nilai Instrumental : berikut beberapa nilai instrumental dari sile ke 1

UUD 1945, Pasal 28 E :
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilihtempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

UUD 1945, Pasal 29 :
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, 
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Nilai Praksis :
Perilaku/pengamalan yang memcerminkan sila ke 1.

  1. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  2. Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  3. Tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah rumah ibadah.
  4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  5. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

sila ke-2
sila ke-3
sila ke-4
sila ke-5