Pancasila sebagai Sistem Nilai (Sila ke 4)

Sila ke 4 : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai Dasar : Kerakyatan

Nilai Instrumental :
UUD 1945, Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan rakyat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
(2) Majelis Permusjawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu-kota Negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

UUD 1945, Pasal 3
“Majelis Permusjawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”

UUD 1945, Pasal 6A
(1)  Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2)  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3)  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
(4)  Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(5)  Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

UUD 1945, Pasal 19
(1)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Nilai Praksis : Perilaku/pengamalan yang mencerminkan sila ke 4

(1) Menghindari aksi “Walk Out” dalam suatu musyawarah.
(2) Menghargai hasil musyawarah.
(3) Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada.
(4) Memberikan kepercayaan kepada wakil wakil rakyat yang telah terpilih dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat.
(5) Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain.
(6) Menghormati dan menghargai pendapat orang lain.

sila ke-1
sila ke-2
sila ke-3
sila ke-5

Published by

Trisno Subekti, S.Pd., MM

Trisno Subekti, S.Pd., MM

Saya pengampu MK Pancasila dan Kewarganegaraan. Home Base saya di Prodi D-III Kebidanan STIKes Dharma Husada Bandung, meski demikian saya juga mengajar di D-III Keperawatan, D-III Refraksi Optisi, S-1 Keperawatan, dan S-1 Kesehatan Masyarakat untuk MK tersebut di atas.